PHK??? Kenali Dulu Alasannya

PHK??? Kenali Dulu Alasannya

PHK merupakan terputusnya hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja. Sebenarnya PHK bukanlah semata karena kinerja pekerja yang buruk melainkan ada kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan terjadinya PHK. Kondisi-kondisi tersebut tertuang dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003, diantaranya sebagai berikut:

1) Perubahan Status, Penggabungan, Peleburan, atau Perubahan Kepemilikan Perusahaan

Sesuai dengan UU Ketenagakerjaan Pasal 163, terdapat dua kemungkinan PHK akibat Perubahan Status, Penggabungan, Peleburan, atau Perubahan Kepemilikan Perusahaan.

a) Sesuai dengan UU Ketenagakerjaan Pasal 163 ayat 1


PHK dapat terjadi jika pekerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja setelah terjadinya perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan.

b) Sesuai dengan UU Ketenagakerjaan Pasal 163 ayat 2

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh karena perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh di perusahaanya.

 

2) PHK Karena Likuidasi (Perusahaan Tutup)

Tutupnya sebuah perusahaan menjadi salah satu alasan terjadinya PHK bahkan memungkinkan PHK dalam skala besar. UU No.13 tahun 2003 pasal 164 ayat 1 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeur). Agar dapat melakukan PHK sesuai dengan penjelasan diatas, perusahaan haruslah menyajikan laporan keuangan selama 2 tahun terakhir yang telah diaudit untuk membuktikan kerugian perusahaan.

 

3) PHK Karena Pengusaha Melakukan Efisiensi

Menurut Pasal 164 ayat 3 pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi. Perusahaan dapat melakukan PHK dengan alasa efisiensi, apabila terdapat indikasi merugi selama dua tahun berturut-turut dan dibuktikan dengan laporan keuangan yang telah diaudit. Bukti upaya penyelamatan dari kerugian juga harus ada, jika PHK merupakan jalan satu-satunya maka perusahaan baru boleh melakukannya.

 

4) PHK Karena Perusahaan Mengalami Pailit

Pailit adalah ketidakmampuan membayar hutang dari seorang debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Dalam UU No.13 tahun 2003 menyatakan bahwa pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh karena perusahaan pailit.

 

5) Pekerja Melakukan Kesalahan Berat

Berdasarkan Pasal 158 ayat 1 UU Ketenagakerjaan pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh  dengan alasan pekerja atau buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut:


a) Melakukan Penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan
b) Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan.
c) Mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dilingkungan kerja
d) Melakukan perbuatan asusila atau perjudian dilingkunga kerja
e) Menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja.
f) Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan.
g) Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman kerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya ditempat kerja.
h) Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara.
i) Melakukan perbuatan lainnya dilingkungan kerja yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Jelas dari uraian diatas bahwa pengusaha dapat melakukan PHK terhadap karyawan apabila memiliki bukti pendukung seperti:


Pekerja tertangkap tangan
Ada pengakuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan
Bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang di perusahaan yang bersangkutan dan didukung sekurang-kurangnya 2 saksi.

 

6) Pekerja Melanggar Ketentuan yang Beralaku dalam PK,PP dan PKB

Penting bagi para pekerja untuk benar-benar memahami berbagai surat perjanjian yang ditandatangani sebagai kesepakatan hubungan kerja. Sehingga pelanggaran ketentuan dalam PK,PP dan PKB dapat diminimalisir. Apabila terjadi PHK karena pelanggaran PK, PP da PKB  dimana pelanggaran tersebut bisa dianggap sebagai tindak pidana maka PHK baru bisa dilakukan jika sudah mendapat izin dari lembaga yang berwenang.

 

7) Pekerja Ditahan Pihak yang Berwajib

UU Ketenagakerjaan Pasal 160 ayat 3 menegaskan bahwa pengusaha baru diperbolehkan melakukan PHK yang bersangkutan jika sekurang-kurangnya 6 bulan pekerja tersebut tidak dapat menjalankan kewajibannya diperusahaan dikarenakan harus menangani kasus pidananya. Pengusaha bisa melakukan PHK sebelum 6 bulan jika telah dinyatakan bersalah oleh pihak pengadilan. Apabila sebelum 6 bulan pekerja dinyatakan tidak bersalah maka pengusaha wajib mempekerjakan pekerja kembali.

 

8) PHK Karena Pekerja Mangkir 5 Hari Kerja

Undang-undang Ketenagakerjaan Pasal 168 ayat 1 menyebutkan bahwa pekerja/buruh yang mangkir selama 5 hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 3 kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena kualifikasikan mengundurkan diri.

 

9) PHK Karena Pekerja Mengundurkan Diri

Pekerja juga memiliki hak untuk mengajukan PHK. Menurut UU No.13 Tahun 2003 pasal 162 seorang pekerja/buruh dapat mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Pekerja yang mengundurkan diri harus memenuhi persyaratan seperti yang tertulis dalam UU Ketenagakerjaan Pasal 162 No.13 Tahun 2003 sebagai berikut:


a) Mengajukan permohonan pegunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
b) Tidak terikat dalam ikatan dinas;
c) Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal pengunduran diri.

 

10) PHK Karena Pekerja Meniggal Dunia

Pasal 166 UU Ketenagakerjaan Tahun 2003 mengatur tentang PHK karena alasan pekerja meninggal dunia. Perlu diketahui bahwa PHK karena pekerja menginggal dunia tetap akan mendapatkan pesangon maupun kompensasi sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

 

11) PHK Karena Pekerja Memasuki Usia Pensiun

Pasal yang menyebutkan bahwa salah satu alasan PHK karena pekerja telah memasuki usia pensiun  adalah Pasal 167 ayat 1 UU Ketenagakerjaan Tahun 2003.

 

Sumber: Tini, Sumaryanti Eka."Tahukah Anda Tentang PHK dan Pesangon?".Jakarta: Dunia Cerdas

 

Klik untuk download artikel ini

 

Batik Software - Software Payroll

#software_payroll #softwaregaji #softwarepayroll #payroll #pengajian #humanresource #softwarepayrollgaji #SoftwareHuman #SmallPayroll #payrollcalculator #OnlinePayroll #PayrollSystem #PayrollManagement #batiksoftware #www.batiksoftware.com

  

Tambahkan Komentar