Perhitungan PPH Pasal 21 Pegawai Tetap

Perhitungan PPH Pasal 21 Pegawai Tetap

A. Pendahuluan

PPH Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Orang Pribadi Subjek Pajak Dalam Negeri.

Pegawai Tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur.

 

B. Penghasilan yang di Potong dan Tidak di Potong PPH Pasal 21

Penghasilan yang dipotong PPH Pasal 21 :

a. Penghasilan yang didapat oleh pegawai tetap baik bersifat teratur maupun tidak teratur.

- Penghasilan Teratur

Penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur.

- Penghasilan Tidak Teratur

Penghasilan bagi pegawai tetap selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam satu tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), jasa produksi, tantiem, gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun.

b. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja.

 

Penghasilan yang tidak dipotong PPH Pasal 21 :

a. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.

b. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

c. Iuran Pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.

 

C. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

PTKP adalah pengurangan terhadap penghasilan bruto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak  yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak di Indonesia.
Perubahan tarif PTKP setahun sebelumnya Rp. 24,3 juta menjadi sebesar Rp. 36 juta (3 juta per bulan) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi, dan berlaku efektif untuk tahun Pajak 2015 atau per tanggal 1 Januari 2015.

Perhitungan Perubahan PTKP terbaru Tahun 2015:

Wajib Pajak Tidak Kawin dan memiliki tanggungan

URAIAN
STATUS
PTKP
Wajib Pajak TK0 36.000.000
+ Tanggungan 1 TK1 39.000.000
+ Tanggungan 2 TK2 42.000.000
+ Tanggungan 3 TK3 45.000.000

Wajib Pajak Kawin dan memiliki anak / tanggungan

URAIAN
STATUS
PTKP
+ WP Kawin TK0 39.000.000
+ Tanggungan 1 TK1 42.000.000
+ Tanggungan 2 TK2 45.000.000
+ Tanggungan 3 TK3 48.000.000

Wajib Pajak Kawin, istri memiliki penghasilan dan digabung dengan suami

URAIAN
STATUS
PTKP
+ WP Kawin K/I/0 75.000.000
+ Tanggungan 1 K/I/1 78.000.000
+ Tanggungan 2 K/I/2 81.000.000
+ Tanggungan 3 K/I/3 84.000.000

 

D. Dasar Pengenaan Pajak

a. Penghasilan Bruto

Seluruh jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu periode atau pada saat dibayarkan.

b. Penghasilan Netto

Seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan:
Biaya jabatan, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) setahun. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

c. Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Adalah penghasilan netto dikurangi PTKP.

d. Pajak Penghasilan Terutang

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. PPH Terutang didapatkan dari PKP dikalikan tarif progresif PPH Pasal 21 yang berlaku.
Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPH Pasal 21 tidak memiliki NPWP, jumlah PPH Pasal 21 yang harus dipotong adalah 120% dari jumlah PPH Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.

 

E. Tarif PPH Pasal 21 Pegawai Tetap

Sesuai dengan Pasal 17 ayat 1, Undang-Undang No. 36 tahun 2008, tarif pajak penghasilan pribadi perhitungannya dengan menggunakan tarif progresif sebagai berikut:

PENGHASILAN NETTO KENA PAJAK
TARIF
Sampai dengan 50 juta 5%
50 juta sampai dengan 250 juta 15%
250 juta sampai dengan 500 juta 25%
Diatas 500 juta 30%

 

F. Perhitungan PPH Pasal 21 Pegawai Tetap

a. Perhitungan PPH Pasal 21 atas Gaji Bulanan

Bambang Eko pegawai pada perusahaan PT. Candra Kirana, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan Rp 6.000.000,00. PT. Candra Kirana mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT. Candra Kirana menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Bambang Eko membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2% dari gaji setiap bulan. Disamping itu PT. Candra Kirana juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya.
PT. Candra Kirana membayar iuran pensiun untuk Bambang Eko kepada dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp 100.000,00 sedangkan Bambang Eko membayar iuran pensiun sebesar Rp 100.000,00. Pada bulan Juli 2015 Bambang Eko hanya menerima pembayara berupa gaji. Perhitungan PPH Pasal 21 bulan Juli 2015 adalah sebagai berikut:

Gaji   Rp 6.000.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja   Rp 30.000,00
Premi Jaminan Kematian   Rp 18.000,00     
Penghasilan Bruto   Rp 6.048.000,00
     
Pengurang:    
1. Biaya Jabatan:    
5% x Rp 6.048.000,00 Rp 302.400,00  
2. Iuran Pensiun Rp 100.000,00  
3. Iuran Jaminan Hari Tua Rp 120.000,00  
    (Rp 522.400      )
Penghasilan netto sebulan   Rp 5.525.600,00
Penghasilan netto setahun    
12 x Rp 5.525.600,00   Rp 66.307.200,00
     
PTKP (K0)    
- WP Sendiri Rp 36.000.000,00  
- Tambahan Kawin Rp 3.000.000,00  
    (Rp 39.000.000 )
Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun    Rp 27.307.200,00
Pembulatan   Rp 27.307.000,00
PPH Pasal 21 Terutang    
5% x Rp 27.307.000,00 Rp 1.365.350,00  
PPH Pasal 21 bulan Juli    
Rp 1.365.350,00 : 12 Rp 113.780,00  

 

b. Perhitungan PPH Pasal 21 atas Gaji Mingguan

Muhammad Shodiq , pegawai pada perusahaan PT. Segara Hurip, memperoleh gaji mingguan sebesar Rp 1.000.000,00. Muhammad Shodiq telah menikah dan mempunyai seorang anak. PT. Segara Hurip masuk program BPJS Ketenagakerjaan, premi Jaminan Kecelakaan Kerja, dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing setiap bulan sebesar 1,00% dan 0,30% dari gaji. PT. Segara Hurip membayar iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Muhammad Shodiq membayar iiuran pensiun sebesar Rp 20.000,00 dan Jaminan Hari Tua 2,00% dari gaji. Dalam minggu kedua pada bulan Agustus 2015. Muhammad Shodiq hanya memperoleh pembayaran berupa gaji saja sehingga perhitungan PPH Pasal 21 untuk minggu kedua bulan Agustus adalah:

Penghasilan Sebulan    
4 x Rp 1.000.000,00   Rp 4.000.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja   Rp 40.000,00
Premi Jaminan Kematian   Rp 12.000,00     
Penghasilan Bruto   Rp 4.052.000,00
     
Pengurang:    
1. Biaya Jabatan:    
5% x Rp 4.052.000,00 Rp 202.600,00  
2. Iuran Pensiun Rp 20.000,00  
3. Iuran Jaminan Hari Tua Rp 80.000,00  
    (Rp302.600,00  )
Penghasilan netto sebulan   Rp 3.749.400,00
Penghasilan netto setahun    
12 x Rp 3.749.400,00   Rp 44.992.800,00
     
PTKP (KI)    
- WP Sendiri Rp 36.000.000,00  
- Tambahan Kawin Rp 3.000.000,00  
- Tambahan 1 orang anak Rp 3.000.000,00  
    (Rp 42.000.000,00)
Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun    Rp 2.992.800,00
Pembulatan   Rp 2.992.000,00
PPH Pasal 21 Terutang    
5% x Rp 2.992.000,00 Rp 149.600,00  
PPH Pasal 21 sebulan    
Rp 149.600,00 : 12 Rp 12.467,00  
PPH Pasal 21 minggu ke-dua    
Rp 12.467,00 : 4 Rp 3.117,00  

 

c. Perhitungan PPH Pasal 21 atas uang rapel

Retto adalah pegawai PT. Mega Buana yang gaji tiap bulan Rp 3.750.000,00, ia mulai bekerja pada bulan Januari 2015 hingga kini bulan Juni ia menerima kenaikan gaji menjadi Rp 4.750.000,00 sebulan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2015. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut maka Retto menerima rapel sejumlah Rp 5.000.000,00 (selisih gaji yang seharusnya diterima untuk masa Januari s/d Mei 2016). Untuk menghitung PPH Pasal 21 untuk masa Januari s/d Mei 2015 atas dasar penghasilan setelah ada kenaikan gaji. Dengan demikian penghitungan PPH Pasal 21 terutang adalah sebagai berikut:

Gaji   Rp 4.750.000,00
Pengurang:    
1. Biaya Jabatan:    
5% x Rp 4.750.000,00 Rp 237.500,00  
2. Iuran Pensiun Rp 100.000,00  
    (Rp 337.500,00  )
Penghasilan netto sebulan   Rp 4.412.500,00
Penghasilan netto setahun    
12 x Rp 4.412.500,00   Rp 52.950.000,00
     
PTKP (K0)    
- WP Sendiri Rp 36.000.000,00  
- Tambahan Kawin Rp 3.000.000,00  
    (Rp 39.000.000,00)
Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun    Rp 13.950.000,00
PPH Pasal 21 terutang    
5% x Rp 13.950.000,00   Rp 697.500,00
PPH Pasal 21 sebulan    
Rp 697.500,00 : 12   Rp 58.125,00
PPH Pasal 21 Januari s/d Mei 2015 seharusnya adalah :    
5 x Rp 58.125.000   Rp 290.625,00
PPH Pasal 21 yang sudah dipotong Januari s/d Mei 2015  :    
Jika dihitung ->  5 x Rp 10.625.000,00   (Rp 53.125,00     )
PPH Pasal 21 untuk uang rapel   Rp 237.500,00

 

Klik untuk download artikel ini

 

Batik Software - Software Payroll

#software_payroll #softwaregaji #softwarepayroll #payroll #pengajian #humanresource #softwarepayrollgaji #SoftwareHuman #SmallPayroll #payrollcalculator #OnlinePayroll #PayrollSystem #PayrollManagement #batiksoftware #www.batiksoftware.com

  

Tambahkan Komentar