Hak Karyawan Atas Pesangon dan Mekanisme Pemberiannya

Hak Karyawan Atas Pesangon dan Mekanisme Pemberiannya

Saat terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK, pekerja berhak mendapatkan pesangon dari perusahaan. Namun, masih banyak pekerja yang belum mengetahui bahwa uang yang ia dapat bukan hanya dari uang pesangon. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pasal 1 ayat (4) No.68 Tahun 2009, pesangon merupakan penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja termasuk Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja kepada pegawai, dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja, termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.

A. Pesangon

1) Pengajuan PHK Oleh Perusahaan

Saat terjadi PHK oleh perusahaan dengan alasan yang masuk akal, perusahaan diwajibkan memberi pesangon. Berrdasarkan pasal 156 ayat (2) UU No.13 Tahun 2003, ketentuan pesangon untuk pegawai yang di PHK dilihat berdasarkan masa kerjanya, paling sedikit seperti berikut.

Pada faktanya perhitungan pesangon tadi masih dapat berubah seperti disebutkan pada pasal 156 ayat (5) UU No.13 Tahun 2003, bahwa besarnya uang pesangon ini dapat mengalami perubahan terkait dengan berbagai alasan yang dijelaskan dalam artikel berikut ini.

Berikut tabel ketentuan besarnya pesangon yang akan diterima pegawai:

 

 

2) Pengajuan PHK Oleh Karyawan

Pengajuan PHK dapat dilakukan oleh karyawan, pada pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh pegawai atau karyawan perusahaan tidak perlu memberikan pesangon, namun memberikan uang penghargaan atau penggantian hak yang sudah diatur dalam perjanjian kerja yang sudah ditentukan diawal oleh karyawan dan perusahaan. Akan tetapi pegawai bisa mendapatkan pesangon bila ia mengajukan PHK karena adanya beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha, misal :


- Pengusahan menganiaya, mengancam, dan menghina karyawan secara kasar;
- Meminta karyawan melakukan perbuatan bertentangan dengan UU;
- Tidak membayar upah secara 3 bulan berturut-turut;
- Pengusaha tidak memenuhi kewajiban yang sudah dijanjikan di awal perjanjian kerja;
- Meminta pekerja untuk melakukan pekerjaan yang dapat membahayakan keselamatannya padahal pekerjaan tersebut tidak ada dalam perjanjian kerja.

Untuk PHK yang terjadi karena pelanggaran tersebut pekerja dapat memperoleh pesangon 2 kali ketentuan pada pasal 156 UU No.13 Tahun 2003. Contoh : masa kerja pegawai kurang dari 1 tahun, ia memperoleh pesangon sebesar 1 bulan upah. Saat terjadi PHK karena pelanggaran seperti diatas, maka pegawai bisa mendapatkan 2 kali dari pesangon tersebut.

Selain adanya pelanggaran, pekerja juga dapat mengajukan PHK bila ia menderita suatu penyakit selama lebih dari 12 bulan, atau cacat akibat menjalankan pekerjaan sehingga tidak dapat bekerja. Maka pekerja dapat memperoleh pesangon sebesar 2 kali ketentuan pesangon dalam pasal 156 UU No.13 Tahun 2003.

 

3) PHK karena Pensiun

Pada dasarnya, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena memasuki usia pensiun dan apabila pengusaha telah mengikutkan pekerja/buruh pada program pensiun. Umumya seorang pekerja memasuki usia pensiun pada usia 55-56 tahun, akan tetapi kembali lagi pada perjanjian kerja dan peraturan perusahaan yang berlaku dan telah disepakati bersama.

Pemberian uang pesangon untuk pekerja yang memasuki usia pensiun, pengusaha menggunakan bantuan badan pengelola dana pesangon.  Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2009, menjelaskan bahwa Pengelolaan Dana Pesangon Tenaga Kerja adalah badan yang ditunjuk oleh pemberi kerja untuk mengelola uang pesangon yang selanjutnya membayarkan uang pesangon tersebut kepada pegawai dan pemberi kerja pada saat berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja.

Berikut ketentuan pemberiannya:


- Bila pengusaha telah mengikutkan pekerja pada program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha, maka pekerja  tidak berhak mendapatkan:

. Uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 2;
. Uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 3.
Tetapi tetap berhak atas uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4. (Pasal 167 ayat 1 UU No.13/2003).

 

- Namun bila ternyata uang manfaat ini jumlahnya lebih kecil  dari jumlah besaran uang pesangon dan uang penghargaan berdasarkan masa kerja, pengusaha wajib membayarkan selisihnya.

- Bila pengusaha telah mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun yang iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh, maka pekerja/buruh tetap dapat memperoleh uang pesangon dari selisih uang pensiun yang didapat dari premi/iuran yang dibayarkan oleh pengusaha. (Pasal 167 ayat 3 UU No.13/2003).

- Bila pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun maka pengusaha wajib memberikan kepada pekerja/buruh (Pasal 167 ayat 5 UU No.13/2003) yaitu :


. Uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2);
. Uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3); dan
. Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Uang manfaat pensiun tidak sama dengan jaminan hari tua. Jaminan Hari Tua adalah penghasilan yang dibayarkan sekaligus oelh badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja kepada orang pribadi yang berhak dlam jangka waktu yang telah ditentukan atau keadaan lain yang telah ditentukan. Tentunya pekerja akan mendapatkan jaminan hari tua jika perusahaan mendaftarkan pekerja pada jamsostek.

Namun semua ini kembali kepada perjanjian kerja bersama yang telah disepakati diawal.

 

B. Uang Penghargaan Masa Kerja

Selain mendapatkan pesangon, pekerja juga bisa mendapatkan uang penghargaan yang jumlahnya dikaitkan dengan masa kerja dan alasan terjadinya pemutusan hubungan kerja. Yang dimaksud disini adalah pekerja tetap, bukan pekerja kontrak. Berikut besaran uang penghargaan yang diatur dalam pasal 156 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003:

 

Apabila pemutusan hubungan kerja atau PHK terjadi karena pekerja mengalami sakit atau cacat akibat kecelakaan kerja, pekerja berhak menerima uang penghargaan sebesar 2 kali ketentuan dari undang-undang.

 

D. Uang Ganti Hak

Saat melakukan pemutusan hubungan kerja, perusahaan juga harus memberikan uang ganti hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan perusahaan maupun perjanjian bersama. Uang ganti hak ini meliputi:


- Cuti tahunan yang belum diambil maupun yang belum gugur

- Ongkos pulang pekerja beserta keluarganya untuk kembali ke daerah asalnya;

- Biaya ganti perumahan, perawatan, obat-obatan yang besarnya 15% dari uang pesangon dan atau uang penghargaan sesuai dengan masa kerjanya. Besarnya biaya ganti tersebut didasarkan pada 3 kemungkinan:

. 15 % dari uang pesangon;

 

 

. 15 % dari uang penghargaan masa kerja;

 

. 15 % dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja.

 

 

- Serta hak lain yang diatur dalam perjanjian kerja bersama dan peraturan perusahaan.

Itu semua kembali pada peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama.

Contoh :
Setelah bekerja selama 5 tahun pada PT.A di Jakarta, Dwi mengalami pemutusan hubungan kerja karena adanya efektivitas di tubuh perusahaan. Dwi bekerja selama 5 hari dalam seminggu, ia pun masih memiliki sisa cuti 6 hari dan perusahaan hanya menetapkan uang ganti rumah sebesar 15% dari uang pesangon. Untuk itu ia mendapatkan uang ganti hak berupa cuti tahunan yang belum diambil, ongkos pulang ia dan suaminya ke kampung halaman di Yogyakarta, serta biaya ganti perumahan. Setiap bulannya Dwi memperoleh upah sebesar Rp 2.500.000,- Jadi, uang ganti hak yang diperoleh Dwi adalah sebagai berikut:

 

D. Uang Pisah

Dalam UU KK No.13 Tahun 2003 tidak dijelaskan secara rinci apa itu uang pisah. UU tersebut hanya menegaskan bahwa besaran uang pisah ditentukan dalam peraturan perusahaan. Pemberian uang pisah ini berdasarkan pengunduran diri oleh karyawan secara baik-baik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang diajukan secara tertulis 30 hari sebelum tanggal pengunduran diri. Besaran uang pisah didasarkan pada kesepakatan awal anatara pengusaha dan pekerja.

Akan tetapi faktanya banyak perusahaan tidak mencantumkan mengenai uang pisah ini dalam peraturan perusahaan. Padahal menurut MA, uang pisah adalah hak dari setiap pekerja.

<p "=""> <p "="">Rangkuman perhitungan hak-hak pekerja pada PHK berdasarkan UU KK No.13 Th 2003:
(x ketentuan)<p "="">PHK Karena Pekerja

 

PHK Karena Pengusaha

** Sesuai dengan Perjanjian Kerja, Perjanjian Kerja Bersama, Peraturan Perusahaan.

 

Untuk memahami lebih lanjut, simak contoh kasus berikut ini.

 

Sumber :
Tini,Sumaryati Eka.”Tahukan Anda Tentang PHK dan Pesangon?”. Jakarta:Dunia Cerdas

UU RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt515b7ec90fe0c/cara-menghitung-pesangon-berdasarkan-alasan-phk

 

Klik untuk download artikel ini

 

Batik Software - Software payroll

#software_payroll #softwaregaji #softwarepayroll #payroll #pengajian #humanresource #softwarepayrollgaji #SoftwareHuman #SmallPayroll #payrollcalculator #OnlinePayroll #PayrollSystem #PayrollManagement #batiksoftware #www.batiksoftware.com

  

Tambahkan Komentar