Kenaikan Iuran BPJS JKN

Kenaikan Iuran BPJS JKN

Daftar rincian kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan mulai 1 April 2016 berdasarkan Perpres No 19 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.

Sehingga terhitung mulai tanggal 1 April 2016 iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional bagi peserta pekerja bukan penerima upah, dan sebagian pekerja penerima upah, akan mengalami kenaikan.

Tujuan alasan penyebab iuran BPJS naik di tahun 2016 antara lain oleh karena dalam rangka untuk menekan defisit klaim pembayaran, kenaikan iuran itu juga diharapkan dapat meningkatkan mutu layanan.

 

Kenaikan Iuran Peserta BPJS Kesehatan

Perubahan iuran jaminan kesehatan nasional untuk peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja ini terdapat dan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. 

Perpres tentang naiknya iuran bagi para peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatantersebut ditetapkan Presiden Joko Widodo pada 29 Februari 2016 dan diundangkan pada 1 Maret 2016.

Berikut daftar kenaikan iuran untuk setiap kelas perawatan BPJS Kesehatan yaitu :

  1. Untuk Kelas I, naik dari Rp 59.500 per orang per bulan, menjadi Rp 80.000 per orang per bulan.
  2. Untuk Kelas II, naik dari Rp 42.500 per orang per bulan, menjadi Rp 51.000 per orang per bulan.
  3. Untuk kelas III, naik dari Rp 25.500 per orang per bulan, menjadi Rp 30.000 per orang per bulan.

Kenaikan iuran untuk menekan defisit klaim pembayaran JKN. Namun dengan iuran baru pun defisit masih tetap terjadi lantaran iuran baru Penerima Bantuan Iuran (PBI) lebih rendah dari usulan Dewan Jaminan Sosial Nasional sebesar Rp 36.000 per orang per bulan. Dari data defisit BPJS Kesehatan tahun 2015 sekitar Rp 5,85 triliun.

Iuran JKN bagi peserta PBI akan naik menjadi Rp 23.000 per orang per bulan dari sebelumnya Rp 19.225. Kini ada 92,4 juta peserta PBI yang iurannya ditanggung pemerintah. Kenaikan iuran itu berlaku sejak 1 Januari 2016.

Iuran peserta mandiri atau pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja juga naik. Iuran peserta kelas III naik dari Rp 25.500 per orang per bulan menjadi Rp 30.000 per orang per bulan. 

Iuran peserta kelas II naik dari Rp 42.500 menjadi Rp 51.000 per orang per bulan. Lalu iuran peserta kelas I menjadi Rp 80.000 per orang per bulan dari sebelumnya Rp 59.500. Kenaikan iuran berlaku per 1 April 2016.

 

Perubahan Perpres No 19 Tahun 2016 Tentang Iuran BPJS Kesehatan

Berikut hal-hal yang terkait dengan perubahan dan naiknya BPJS kesehatan seperti yang tercantum dan terdapat pada Perpres tersebut diatas antara lain adalah sebagai berikut :

  • Peserta PPU dapat mendaftarkan sendiri.
  • Sanksi bagi badan usaha yang tidak mendaftarkan dipertegas.
  • Batas PTKP menjadi Rp8 juta.
  • Besaran iuran mandiri kelas 3 Rp30.000 kelas 2 Rp51.000 kelas 1 Rp80.000 berlaku 1 april 2016.
  • Iuran PPU komposisi pengusaha 3% dan pekerja 2%.
  • Kewajiban setor iuran bagi pengusaha paling lambat tanggal 10
  • Pembayaran Pemda dipertegas
  • Denda keterlambatan naik menjadi 2,5%
  • Pasal 21 adanya aturan promotif dan preventif
  • Pasal 22 penegasan bentuk pelayanan kesehatan yang dijamin.
  • COB sudah diatur di pasal 24 dan 27 tetapi hanya untuk non medis.
  • Pasal 36a mengatur tentang pelarangan menarik biaya pelayanan kepada peserta di luar paket.

Penyesuaian iuran juga berlaku bagi peserta pekerja penerima upah (PPU). Iuran kepesertaan JKN bagi pekerja formal ialah 5 persen dari gaji yang diterima per bulan, terdiri dari 4 persen dibayar pemberi kerja dan 1 persen dibayar pekerja.

 

 

Dalam Perpres itu, batas maksimal gaji per bulan sebagai dasar perhitungan iuran peserta PPU Rp 8 juta. Artinya, sebesar apa pun gaji seseorang, iuran JKN yang harus dibayar dihitung dari nominal Rp 8 juta, bukan lagi berdasarkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Jadi, iuran maksimal Rp 400.000 per bulan untuk lima anggota keluarga.

Hal tersebut berbeda dengan aturan sebelumnya, yakni batas maksimal gaji per bulan yang menjadi dasar perhitungan iuran ialah 2 x PTKP status kimpoi dengan anak satu (K1). Besaran nominal dari rumus 2 x PTKP status K1 batas atas Rp 4.725.000. Jadi, iuran maksimal sebesar Rp 236.250 per bulan bagi lima anggota keluarga.

Menurut Irfan Humaidi selaku Kepala Departemen Hubungan Eksternal dan Humas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengatakan bahwa penyesuaian perhitungan iuran peserta PPU itu menjadi peluang mendapatkan tambahan iuran yang pasti. 

Apalagi, secara sistem, hal itu memudahkan perhitungan karena besaran PTKP tiap tahun berubah. Namun, diakui, banyak peserta PPU berpenghasilan kurang dari Rp 8 juta sebulan. “Prinsip gotong royong terpenuhi, yang mampu menyubsidi yang pendapatannya kurang,” ujarnya.

 

Sumber : http://www.newsfarras.com/2016/03/kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan-2016.html

 

  

Tambahkan Komentar