Penghasilan yang dikenakan/ tidak dikenakan Pajak.

Penghasilan yang dikenakan/ tidak dikenakan Pajak.

A. Penghasilan yang dipotong PPH 21:

  1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur.
  2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenis.
  3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus yang pembayarannya melewati jangka waktur 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja.
  4. Penghasilan Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kerja Lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
  5. Imbalan kepada Bukan Pegawai antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan.
  6. Imbalan kepada peserta kegiatan antara lain berupa uang saku,uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
  7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama.
  8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lai yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai.
  9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. 

 

Penghasilan yg dipotong PPH 21 dan/atau PPH Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:

Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final :

  1. Penghasilan dari bunga tabungan dari bank.
  2. Penghasilan dari bunga deposito dari bank.
  3. Penghasilan jasa giro dari bank.
  4. Penghasilan diskonto SBI/SBN
  5. Penghasilan bunga/diskonto obligasi.
  6. Penghasilan penjualan saham dibursa efek.
  7. Penghasilan penyalur/dealer/agen produk BBM.
  8. Penghasilan pengalihan/penjualan tanah dan/atau bangunan.
  9. Penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan.
  10. Penghasilan dari jasa konstruksi.
  11. Penghasilan perwakilan dagang asing.
  12. Penghasilan usaha pelayaran/penerbangan.
  13. Penghasilan dari penilaian kembali aktiva.
  14. Penghasilan dengan peredaran usaha tertentu berdasarkan PP 46 Tahun 2013.  

 

Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitung khusus (deem profit) :

  1. Wajib PajakPerusahaan Pelayaran Dalam Negeri.
  2. Wajib PajakPerusahaan Pelayaran dan Penerbangan Luar Negeri.
  3. Wajib PajakPerusahaan Penerbangan Dalam Negeri.
  4. Wajib PajakPerusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi.
  5. Wajib Pajak Perusahaan Dagang Asing yang mempunyai Kantor Perwakilan di Indonesia.
  6. Wajib Pajak Perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun-guna-serah  atau BOT (“build, operate, and transfer”).

 

B. Penghasilan yang tidak dipotong PPH 21:

  1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
  2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/ atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
  3. Iuran Pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.
  4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang Pribadi yang berhak dari Lembaga Keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.
  5. Beasiswa sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

 

 

Referensi :

PERATURAN DIRJEN PAJAK NO PER-16/PJ/2016

 

#payroll tax #payroll # payroll tax calculator #work payroll #service payroll #sistem penggajian #sistem informasi penggajian 

  

Tambahkan Komentar