PPH Expatriat

PPH Expatriat

PAJAK PENGHASILAN EXPATRIAT

 

Expatriat (Inggris : expatriate) artinya seseorang yang tinggal sementara maupun menetap di luar negara di mana dia dilahirkan dan dibesarkan, atau dengan kata lain, orang yang berkewarganegaraan asing yang tinggal di Indonesia, biasanya oleh karena suatu tugas negara atau profesional.

Dalam menentukan aspek pajak terhadap ekspatriat terlebih dahulu ditentukan apakah ekspatriat sebagai subjek pajak luar negeri ataupun subjek pajak dalam negeri.

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia dan orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Sedangkan, subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

1) Ekspatriat Berstatus Subjek Pajak Luar Negeri

Untuk ekspatriat yang berstatus sebagai subjek pajak luar negeri atas penghasilan yang diterima dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 26. Berdasarkan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan, pemotongan yang dilakukan oleh pemotong pajak, yaitu pihak yang melakukan pembayaran atas penghasilan tersebut (pemberi kerja), berupa pajak penghasilan yang dipotong sebesar 20% dari jumlah bruto. 


Adapun penghasilan yang menjadi objek pemotongan PPh 26 adalah sebagai berikut:

  1. Dividen
  2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan, sehubungan  dengan jaminan pengembalian utang
  3. Royalti, sewa dan penghasilan lain, sehubungan dengan pengunaan harta
  4. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan
  5. Hadiah dan penghargaan
  6. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya
  7. Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya
  8. Keuntungan karena pembebasan utang

Pajak yang dipotong tersebut bersifat final. Ekspatriat dengan status Wajib Pajak luar negeri tidak punya kewajiban memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tidak punya kewajiban melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Dalam hal ekspatriat memiliki Surat Keterangan Domisili (SKD) dari negara mitra P3B maka dikenakan tarif sesuai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) berikut.

Contoh Soal:

1) Mike adalah karyawan asing pada perusahaan PT Dira Consult. Mike bertempat tinggal kurang dari 183 hari. Mike sudah beristri dan mempunyai seorang anak. Dalam bulan april 2009 Mike memperoleh gaji US$ 5,000 sebulan. Kurs yang berlaku adalah Rp 10.500,- per US$ 1.

Jawab :

Pajak yang harus dipungut :

Penghasilan bruto berupa gaji sebulan :

US$ 5,000 x Rp 10.500,- = Rp 52.500.000,-

Penerapan tarif :

20% x Rp 52.500.000,00 = Rp 10.500.000,00

PPh pasal 26 atas gaji Mike bulan April 2009 adalah Rp 10.500.000,00

 

2) Edward adalah pegawai asing yang ada di Indonesia kurang dari 183 hari. Dia berstatus menikah dan mempunyai 2 orang anak. Dia memperoleh gaji pada Maret 2016 sebesar $2.500 sebulan. Kurs Menteri Keuangan saat pemotongan adalah Rp 11.500 per $1.

Jawab :

Pajak yang dipungut :

20% x Penghasilan bruto

= 20% x $2.500 x Rp 11.500

= Rp 5.750.000,00

PPh pasal 26 atas gaji Edward bulan Maret 2016 adalah Rp 5.750.000,00                                

 

3) Pada tanggal 1 Maret 2013, Mr. Francois Dugarry (seorang warga negara Perancis dan belum mempunyai NPWP), ditunjuk sebagai presiden direktur PT MNX, Tbk. (sebuah perusahaan multi nasional di Indonesia yang bergerak di bidang consumer goods) dengan gaji sebesar US$7,000.00 per bulan.

Mr. Francois Dugarry masih menjabat sebagai anggota direksi di perusahaan induk yang ada di Perancis, sehingga tidak menetap di Indonesia dan hanya datang ke Indonesia untuk supervisi maupun rapat dengan jajaran direksi lainnya. 

Berdasarkan data dari kantor imigrasi, selama tahun 2013 Mr. Francois Dugarry berada di Indonesia selama 84 hari. Gaji Mr. Francois Dugarry dibayarkan setiap tanggal 1 bulan berikutnya dengan nilai kurs dollar mengacu pada kurs berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku.

Bagaimana kewajiban pemotongan PPh yang harus dilakukan PT MNX, Tbk. atas gaji bulan Maret 2013 yang dibayarkan pada tanggal 1 April 2013?

Jawab :

Mr. Francois Dugarry merupakan subjek pajak luar negeri karena berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari selama tahun 2013. Ketentuan Pasal 26 UU PPh mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Menurut ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) UU PPh, atas imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan yang diterima subjek pajak dalam negeri dipotong pajak sebesar 20% dari jumlah bruto.

 

Nilai kurs dollar terhadap rupiah sebagai dasar pelunasan PPh  yang berlaku untuk tanggal 27 Maret 2013 sampai dengan 2 April 2013 sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/KM.11/2013 adalah Rp9.748,00.

Penghitungan PPh Pasal 26 atas gaji yang dibayar kepada Mr. Francois Dugarry:

20% x US$7.000 x Rp9.748,00= Rp13.647.200,00

 

 

2) Ekspatriat Berstatus Subjek Pajak Dalam Negeri

Orang asing akan dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri apabila bertempat tinggal di Indonesia dan berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Kewajiban memiliki NPWP ini berlaku sama bagi orang asing yang berstatus sebagai subjek pajak dalam negeri. Penghasilan yang menjadi objek pajak berdasarkan ketentuan pasal 4 UU PPh, bahwa setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sumber  penghasilan dikelompokkan sebagai berikut:

  1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja seperti gaji, tunjangan, honorium, dan sebagainya.
  2. Penghasilan dari pekerjaan bebas seperti penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
  3. Penghasilan dari usaha dan kegiatan, yang terdiri atas usaha dagangan jasa, industri serta lainnya seperti peternakan, pertanian, perikanan, dan sebagainya.
  4. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha.
  5. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

Untuk ekspatriat yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, maka perhitungan penghasilannya bisa melalui dua pendekatan, yaitu dihitung dengan menggunakan norma penghasilan netto atau dihitung dari pembukuan.


Norma penghasilan netto (ada di Lamp1) adalah suatu persentase tertentu yang sudah ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak, dan digunakan untuk menentukan penghasilan netto dari wajib pajak. Penghasilan netto dihitung dengan mengalikan penghasilan bruto dan persentase norma penghasilan netto tersebut. Wajib pajak yang boleh menggunakan norma penghitungan adalah orang pribadi yang memenuhi syarat-syarat berikut:

  1. Peredaran bruto dalam 1 tahun tidak mencapai Rp. 4.800.000.000
  2. Memberitahukan kepada Dirjen Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun buku
  3. Menyelenggarakan pencatatan.

Bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan, apabila setelah pengurangan penghasilan bruto didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya, berturut-turut samapai dengan 5 tahun.

Penghitungan setiap masa (selain masa pajak terakhir) :

 

Penghitungan Masa Pajak Terakhir :

 

Aspek Pajak Penghasilan atas orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri 


Pada prinsipnya pemotongan pajak atas Wajib Pajak luar negeri adalah bersifat final, tetapi atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c UU PPh, dan atas penghasilan Wajib Pajak orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, pemotongan pajaknya tidak bersifat final sehingga potongan pajak tersebut dapat dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. 

        
Contoh Kasus :

Mr.James sebagai tenaga asing orang pribadi membuat perjanjian kerja dengan PT Nusantara Abadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri untuk bekerja di Indonesia untuk jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016. Pada tanggal 20 April 2016 perjanjian kerja tersebut diperpanjang menjadi 8 (delapan) bulan sehingga akan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2016. 


Jika perjanjian kerja tersebut tidak diperpanjang, status Mr James adalah tetap sebagai Wajib Pajak luar negeri. Dengan diperpanjangnya perjanjian kerja tersebut, status Mr James berubah dari Wajib Pajak luar negeri menjadi Wajib Pajak dalam negeri terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016. Selama bulan Januari sampai dengan Maret 2016 atas penghasilan bruto Mr James telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 26 oleh PT Nusantara Abadi. 


Untuk menghitung Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan Mr James untuk masa Januari sampai dengan Agustus 2016, Pajak Penghasilan Pasal 26 yang telah dipotong dan disetor PT Nusantara Abadi atas penghasilan Mr James sampai dengan Maret tersebut, dapat dikreditkan terhadap pajak Mr James sebagai Wajib Pajak dalam negeri.

Dalam mengenakan pajak penghasilan kepada ekspatriat terlebih dahulu harus dilihat kondisi subjek pajaknya. Kondisi subjek pajak menentukan dalam jenis pemotongan PPh yang dikenakan. Untuk ekspatriat yang berstatus sebagai subjek pajak luar negeri maka dikenakan PPh Pasal 26, sedangkan untuk ekspatriat yang berstatus sebagai subjek pajak dalam negeri maka dikenakan PPh sesuai ketentuan perpajakan domestik yaitu UU PPh sesuai jenis penghasilan yang diterima. Atas penghasilan Wajib Pajak orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, pemotongan pajaknya tidak bersifat final sehingga potongan pajak tersebut dapat dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

  

Tambahkan Komentar